Lapas Pasir Putih Ikuti Monev Penginputan RUP Tahun 2024

Cilacap-INFO_PAS. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Operator Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SIRUP) Lapas Pasir Putih Nusakambangan turut serta dalam kegiatan kegiatan monitoring dan evaluasi penginputan RUP Tahun 2024 yang dilaksanakan secara Virtual, Senin (15/01).

Secara resmi dan langsung membuka kegiatan, Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (Novita Ilmaris) mengungkapkan *Kegiatan ini merupakan dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan barang/jasa dan pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024, ".

Baca juga: Lagi-lagi, Pos Senyum Satgas Mobile Yonif MR 411 Kostrad Bikin Mama-mama Papua Kaget

Dalam kata sambutannya, Kepala Biro yang juga merupakan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kemenkumham itu mengingatkan kembali tugas fungsi utama UKPBJ serta prinsip pengadaan barang/jasa.

“UKPBJ adalah sebagai dukungan pengadaan barang atau jasa. Kita wajib memastikan hasil kerja seluruh jajaran untuk memenuhi tujuh prinsip pengadaan yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel”, ujar Novi.

Baca juga: Imigrasi Cilacap Dapat Kunjungan Kerja BNN

Hal itu ia tekankan guna kedepannya siklus pengelolaan pengadaan Barang Milik Negara (BMN) berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kontribusi negatif. Di mana hasil dari pengelolaan pengadaan oleh UKPBJ secara satu atap merupakan bagian dari peningkatan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

Kalapas Pasir Putih, Enjat Lukmanul Hakim berharap kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan para peserta, khususnya Operator SIRUP dan PPK Lapas Pasir Putih Nusakambangan, dalam melakukan penginputan realisasi pengadaan barang/jasa untuk tahun 2023 serta perencanaan pengadaan tahun 2024. 

Baca juga: SEMARANG - Sebagai penyelenggara layanan administrasi Badan Hukum Partai Politik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu melakukan pemutakhiran data partai politik mulai dari tingkat pusat hingga tingkat Provinsi.

Selain itu, diharapkan kegiatan ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tata kelola pengadaan yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.       /aj